TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai membahas aturan turunan dari ominubus law UU Cipta Kerja. Senin besok, 19 Oktober 2020, Kementerian Ketenagakerjaan akan membahas tiga Rancangan dan satu Revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) terkait klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law.
"Kami akan undang semua federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, KADIN, APINDO," kata Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani dalam acara Kovid Psikologi di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Daftar keempat PP tersebut yaitu:
1. Rancangan PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Ini adalah aturan baru yang secara umum akan mengatur lima hal pokok. Di antaranya yaitu syarat penggunaan pekerja asing, jabatan tertentu dan waktu tertentu, hingga jangka waktu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan (transfer of knowledge) bagi pekerja lokal penampung pekerja asing, serta pembinaan dan pengawasan pekerja asing.
2. Rancangan PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Ini juga merupakan aturan baru yang akan mengatur enam hal pokok. Di antaranya yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Selanjutnya, syarat-syarat PKWT, pengaturan pemberian kompensasi dalam PKWT, perlindungan pekerja atau buruh yang bekerja dalam alih daya.
Lalu, waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku bagi jenis pekerjaan tertentu dan sektor usaha tertentu. Terakhir soal syarat, mekanisme, dan kompensasi PHK.
